Pemkab Pesawaran Tegaskan Program Stunting Wajib Masuk RKPD dan Renja OPD

Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa program penanganan stunting harus dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 yang digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025).

Rakor dipimpin oleh Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, bersama Ketua TP-PKK, Cindy Aria Anton. Acara dihadiri camat, ketua TP-PKK kecamatan, kepala puskesmas, perangkat desa, serta tim pendamping keluarga.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Anton menegaskan bahwa stunting adalah persoalan serius yang harus ditangani secara berkesinambungan. Dengan memasukkan program penanganan stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah, penanganan diharapkan tidak bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari arah pembangunan jangka menengah daerah.

“Isu stunting menyangkut masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi tepat sasaran, dan menghasilkan rencana aksi konkret,” tegas Anton.

Kepala Bappeda Pesawaran, Adhytia Hidayat, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen. Pemkab menargetkan angka tersebut turun menjadi 12,2 persen pada 2026.

“Untuk mencapai target ini, intervensi harus terintegrasi dan berkelanjutan, terutama di desa-desa lokus prioritas. Pendampingan berjenjang akan dilakukan dari kabupaten hingga desa dengan dukungan mitra non-pemerintah,” jelasnya.

Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri, menambahkan bahwa TPPS telah dibentuk berdasarkan SK Bupati dan bertugas mengintegrasikan program stunting ke dalam perencanaan pembangunan dengan pendekatan tematik, spasial, serta penguatan pelaksanaan.

“Pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas SDM juga menjadi bagian penting dari strategi ini,” ujarnya.

Rakor menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan, Media Apriliana, dan Kepala Dinas PMD, Nur Asikin, sebagai narasumber yang menekankan pentingnya dukungan anggaran memadai dan akurasi data dalam sistem pelaporan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pesawaran memastikan seluruh OPD memasukkan program pencegahan dan penanganan stunting dalam RKPD dan Renja agar intervensi dapat berlangsung berkesinambungan, tidak berhenti pada tahun berjalan, serta mendukung terwujudnya generasi Pesawaran yang sehat dan berkualitas.